POLMAN – Ketua Komisi IV DPRD Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rusnaedi Luwu berharap agar program Universal Health Coverage (UHC) dievaluasi.
Hal itu ia tegaskan setelah mendapat keluhan dari sejumlah warga yang merupakan keluarga dari pasien yang berobat di sejumlah fasilitas kesehatan. Hanya saja, mereka masih dimintai pembayaran.
Padahal, kata dia, program UHC merupakan sistem jaminan kesehatan, sehingga setiap warga dapat berobat gratis pada fasilitas kesehatan yang ada.
Rusnaedi Luwu mengatakan telah mendapat keluhan warga yang berobat di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo.
Bahkan sudah ada beberapa keluarga pasien yang melapor bahwa mereka dimintai pembayaran.
Warga yang melapor, kata Rusnaedi rata-rata belum punya BPJS lantaran masih dalam pengusulan ke Dinas Sosial untuk diaktifkan. Mereka mengaku dimintai pembayaran dengan alasan belum aktif BPJS saat di rujuk ke rumah sakit.
“Maka dari itu program UHC ini perlu dievaluasi, kalau memang pemerintah belum siap sebaiknya tidak usah dilanjutkan tahun depan, tidak ada gunanya dapat penghargaan kalau programnya tidak berpihak ke masyarakat,” tegas Rusnaedi, Sabtu (13/5/2023).
Menurutnya, apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang telah disepakati.
Sebelumnya kesepakatan Komisi IV DPRD Polman bersama Tim Banggar dan pemerintah daerah, warga dapat berobat gratis.
Program itu pula juga sering digaungkan Bupati Andi Ibrahim Masdar dalam kesempatan bertemu masyarakat.
“Bahwa kalau anda warga Polman yang sakit dan ingin mendapatkan pelayanan cukup gunakan saja KTP Polman nya, maka akan dilayani secara gratis,” ungkapnya.
Namun, lanjut Rusnaedi kenyataan yang terjadi di lapangan belum sesuai harapan yang dicita-citakan.
Ia mengungkapkan harusnya itu menjadi perhatian penting, lantaran sudah dianggaran kurang lebih Rp 40 miliar. Dana tersebut untuk menanggulangi tanggungan 96 persen lebih untuk pembiayaan tanggungan UHC.
Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan secara Gratis, utamanya bagi masyarakat kurang mampu dan yang belum punya BPJS.
Disebutkan sudah beberapa kali komisi IV DPRD memanggil untuk rapat dengar pendapat membahas hal tersebut.
