POLMAN – Suasana Kota Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mendadak tegang pada Senin (1/9/2025). Ratusan mahasiswa dan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Serikat Mahasiswa dan Rakyat (SEMARAK) Polman memadati perempatan lampu merah Jalan Ratulangi, Kelurahan Pekkabata.
Sejak pukul siang, massa sudah bergerak menuju Gedung DPRD Polman untuk menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sederet tuntutan daerah maupun nasional. Kehadiran mereka langsung memicu lumpuhnya arus lalu lintas di jalan poros Trans Sulawesi yang menghubungkan Polman–Majene.
Kendaraan dari dua arah terjebak macet panjang dan akhirnya dialihkan menuju jalur alternatif. Pengendara dari arah Polewali ke Majene diarahkan melewati Jalan Kartini, tepat di samping Polres Polman, dengan pengawalan ketat dari personel lalu lintas.
Tak berhenti di situ, massa aksi kemudian membakar ban bekas di tengah jalan dan memblokir seluruh badan jalan dengan satu unit mobil pick-up. Mobil tersebut dijadikan panggung orasi, tempat perwakilan mahasiswa secara bergantian menyuarakan aspirasi.
“Aksi ini kita usahakan tetap damai, meski kami harus menutup jalan. Kami ingin seluruh tuntutan rakyat didengar dan ditindaklanjuti,” tegas Erik, jenderal lapangan aksi, di hadapan ratusan pengunjuk rasa.
Untuk mempertegas sikap, massa juga membentangkan spanduk raksasa sepanjang enam meter bertuliskan “Rakyat Polman Bersatu”. Setelah orasi di perempatan Pekkabata, mereka berencana melanjutkan aksi dengan longmarch menuju Gedung DPRD Polman, berjalan kaki di sepanjang jalan poros sambil menutup bahu jalan sepenuhnya.
Dalam aksinya, SEMARAK membawa tiga isu daerah dan lima isu nasional.
Isu Daerah:
- Menolak kenaikan PBB-P2. Massa mendesak agar seluruh SPPT ditarik kembali dan uang yang telah disetor masyarakat segera dikembalikan.
- Mendesak DPRD Polman memaksimalkan fungsi pengawasan dan legislasi, agar tidak hanya menjadi lembaga formalitas.
- Menuntut transparansi data pembebasan pajak yang dinilai masih gelap dan rawan disalahgunakan.
Isu Nasional:
- Mendesak reformasi Polri agar kembali pada fungsi pelindung dan pengayom rakyat.
- Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah serius pemberantasan korupsi.
- Menolak kenaikan tunjangan DPRD yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
- Mengecam tindakan represif aparat terhadap massa aksi di berbagai daerah.
- Menolak sentralisasi anggaran dan menuntut penegakan hak otonomi daerah secara penuh.
Aksi mahasiswa ini menjadi sorotan masyarakat karena membuat akses utama Polman–Majene lumpuh total. Meski begitu, massa berulang kali menegaskan bahwa aksi mereka akan berlangsung damai hingga seluruh tuntutan disuarakan di depan wakil rakyat di DPRD Polman.
