MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan rapat evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Graha Sandeq, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Senin (19/06/2023).
Rapat tersebut dalam rangka persiapan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang diagendakan berlangsung pada, Selasa (20/06/2023).
Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi menjadi ruang dalam melakukan konsultasi bagi OPD, agar kedepan lebih teliti dalam menjalankan setiap program.
“Besok akan datang divisi KPK yang akan melakukan pencegahan. Kita sambut baik agar tata kelola pemerintahan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien agar kita bisa melaksanakan pemerintahan yang benar, serta untuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Utamanya terkait program yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Zudan melihat dengan realisasi APBD sekira 28 persen itu masih rendah, sehingga Zudan mengharapkan OPD lebih maksimal dalam melakukan serapan anggaran.
“Ini saya dorong agar lelang segera dilaksanakan agar program kita dapat segera dirasakan masyarakat. Juli sudah harus diatas 50 persen APBD sangat penting menggerakkan perekonomian daerah,” tutup Zudan.(rls)
