MAKASSAR – Puluhan guru yang tergabung dalam Aliansi Guru Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balaikota Makassar, Kamis 13 Februari 2025.
Mereka menuntut Pemerintah Kota Makassar segera membayarkan tunjangan sertifikasi sebanyak 278 guru yang tertunggak selama enam bulan, dari Juli hingga Desember 2024, dengan total sekitar Rp5 miliar.
Aksi dimulai pukul 10.10 WITA dengan orasi secara bergantian dari atas mobil pickup serta pembentangan spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka.
Massa aksi juga menutup sebagian badan jalan di depan kantor Balaikota sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran tersebut.
Perwakilan guru akhirnya diterima oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar, di antaranya Kepala Bidang Keuangan, Ardi, dan Kepala Bidang SD, Aris.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan dinas menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh perubahan data dari pemerintah pusat.
Mereka menegaskan bahwa dana tidak hangus, namun masih dalam proses pencairan yang memerlukan tahapan administratif.
Menanggapi penjelasan tersebut, para guru tetap mendesak kepastian waktu pembayaran, bahkan meminta agar Pemerintah Kota Makassar menalangi dana tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Setelah audiensi berakhir pada pukul 11.15 WITA, massa aksi melanjutkan orasi di depan kantor walikota sebelum akhirnya membubarkan diri dan bergeser menuju Kantor DPRD Kota Makassar untuk melanjutkan perjuangan mereka.
Aksi ini mencerminkan keresahan para pendidik yang menggantungkan kesejahteraan mereka pada tunjangan sertifikasi yang belum kunjung dibayarkan.
Para guru berharap pemerintah segera memberikan solusi konkret agar hak mereka bisa segera diterima.