MAJENE – Dalam waktu dekat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, diyakini bakal membuat kejutan di Kabupaten Majene, Polewali Mandar dan Mamasa.
Hal tersebut ditegaskan oleh Andi Irfan Aktifis Anti Korupsi di Sulbar, Selasa 12 Desember 2023.
Menurutnya di hari anti korupsi ini, dirinya mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI guna mempertanyakan sejumlah kasus dugaan korupsi di tiga kabupaten Provinsi Sulawesi Barat, yakni Majene, Polman dan Mamasa.
“Kami pertanyakan kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Majene sejak tahun 2021 sampai 2023. Dokumen dan data yang di butuhkan kami sudah serahkan ke KPK RI,” tegas Andi Irfan dari ujung telepon.
Olehnya itu, kata Andi Irfan, di hari anti korupsi ini, sangat diharapkan adanya kejelasan penanganan dari beberapa kasus dugaan korupsi tersebut.
Selain itu, Andi Irfan, juga mendesak KPK RI agar menuntaskan kasus gratifikasi DPRD Kabupaten Polman yang telah naik status dari penyelidikan ke penyidikan.
Dugaan suap/gratifikasi dalam kasus pengesahan APBD Kabupaten Polman tahun 2016-2017 (uang pembeli sirup).
“Kami berharap dari sekian banyaknya duga kasus korupsi di Provinsi Sulawesi Barat, KPK RI mampu memberikan titik terang serta kejelasan bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat,” tambahnya.
Selain Kabupaten Polewali Mandar, Irfan juga berharap kasus dugaan korupsi di Kabupaten Mamasa juga segera di tutaskan, seperti dugaan korupsi bansos, dana hibah dan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta banyaknya anggaran yang di duga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Daerah oleh Inspektorat Daerah no.700/201/lhr/insp.d/IX/2023 tanggal 11 Desember 2023 penyampaian hasil audit atas realisasi belanja APBD tahun 2023 pada poin 3 adanya lebih realisasi belanja dana transfer umum kondisi ini mengakibatkan pada item ke 4. Rekomendasinya adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Berupa Pelanggaran Administratif,” kata Irfan.
Selain itu, juga diharapkan ke APH yang lain, agar dalam menangani perkara dugaan korupsi lebih aktif dan lebih tajam, utamanya di Provinsi Sulawesi Barat, baik itu Kejaksaan Tinggi Sulbar maupun Kepala Kejaksaan Negeri, Polda dan Polres di Provinsi Sulbar.
Andi Irfan mengaku sudah bertemu dengan tim penyidik di KPK RI. Bahkan, pihak KPK RI menyampaikan tidak ada kasus di SP3-kan, termasuk kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten di Sulawesi Barat.
Dalam kunjungan tersebut, tim mengembalikan beberapa dokumen dari salah satu kasus korupsi di Sulawesi Barat dan mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail Kabupaten apa? Kasusnya apa? yang jelas diyakini KPK RI akan memberikan titik terang dari beberapa kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
“Insha Allah akan ada kejutan bagi oknum para pelaku dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu dekat yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuanyan Negara.” tutupnya.
