JAKARTA – Aktivis anti korupsi Provinsi Sulawesi Barat, kembali melakukan koordinasi ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu 13 Desember 2023.
Dalam kunjungan tersebut, Andi Irfan menyampaikan beberapa data dan dokumen terkait kasus dugaan gratifikasi di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016 hingga 2017.
Dalam kunjungan itu, Ia juga menitip sejumlah harapan dan dukungan ke KPK RI agar dalam menangani kasus dugaan korupsi di Polewali Mandar secepatnya menemui titik terang.
“Tidak hanya stagnan di penyelidikan (penindakan dan eksekusi). Kalau memang sudah cukup bukti dan layak untuk naik ke tahap selanjutnya, maka tidak ada alasan untuk KPK RI untuk tidak menaikan status kasus tersebut ke tahap selanjutnya,” tegas Andi Irfan, melalui sambungan telepon, Rabu 13 Desember 2023.
Irfan berharap, melalui kordinasi ke dewan pengawas KPK RI agar melakukan pengawalan dugaan kasus gratifkasi yang terjadi di kabupaten Polewali Mandar tahun 2016-2017 dengan kode pembeli sirup.
Menurutnya, kasus tersebut terkesan lambat dan prosesnya sudah agak lama, sehingga kepercayaan masyarakat Sulawesi Barat, khususnya masyarakat Polewali Mandar berkurang ke KPK.
“Apalagi kita sama sama tau tahun 2019 KPK RI melakukan pemanggilan ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Polman, serta di tahun 2020 KPK RI kembali mendatangi Kabupaten Polewali Mandar dan mengambil sejumlah dokumen di Kantor Bupati Polewali Mandar, baik secara langsung maupun secara eletronik,” sebutnya.
Bahkan di tahun 2022, KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap 23 orang anggota DPRD Polewali Mandar priode 2014-2019 dan beberapa orang terkait yang ikut serta dalam kasus dugaan gratifikasi tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, aktivis anti korupsi Sulawesi Barat memberikan sejumlah bukti laporan dan dokumen yang telah di serahkan ke KPK.
“Olehnya kami berharap kasus tersebut bisa menemui titik terang dengan kordinasi ke dewan pengawas KPK RI,” harapnya.
Apalagi dalam rapat Ketua KPK RI NAWAWI PAMOLANGO juga menyinggung terkait uang ketuk palu di DPRD.
Selain itu, aktivis anti korupsi tersebut juga menyampaikan beberapa kasus di provinsi Sulawesi Barat yang sudah di laporkan ke KPK selain kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene yang segera mungkin bisa menemui titik terang dan berharap para pelaku korupsi yang merugikan rakyat dan keuangan negara segera di tuntaskan.
Aktivis Anti korupsi Sulawesi barat sudah maksimal berjuang dan diharapkan doa dan dukungan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, agar perjuangan melawan korupsi senantiasa hadir dan menjadi perlawanan yang utuh dan seutuhnya.
“Tunduk kita tertindas atau bangkit melawan.
Lawan korupsi Rakyat sejahtera,” pungkasnya.
