Pansus Penanganan Bencana DPRD Majene Kesal, Lima Pimpinan OPD Tak Gubris Undangan

  • Bagikan
Kepala Badan Keuangan Kasman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan yang mewakili Kepala Dinas Pemukiman Majene

MAJENE, Pansus Penanganan korban bencana alam di Majene, Rabu (19/10/2022) mengundang delapan pimpinan OPD untuk membicarakan bantuan bencana alam tahap kedua korban gempa bumi di Majene.

Namun, dari delapan OPD yang diundang itu, lima diantaranya tak hadir, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Kabag Kesra Setda Majene dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Majene.

Sementara OPD yang hadir yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Hal itu dituangkan Hasriadi, Pansus Penanganan bencana di sebuah postingan facebook miliknya dengan mengunggah undangan dengan menyilang SKPD yang tak hadir.

Hasriadi yang dihubungi via telepon, Rabu (19/10/2022) mengatakan, pihaknya sudah berkali kali ada rapat tindak lanjut membahas ini dan itu. “Jadi didalam rapat itu ada istilah pengembangan, seperti dalam penyidikan ada pengembangan. Pada saat rapat awal hanya sedikit OPD yang kita undang. antara lain, Dinas pemukiman, badan bencana juga badan keuangan. Setelah rapat kedua karena ini rapat teknis, kita undanglah beberapa OPD terkait yang kita anggap bersentuhan dengan persoalan ini,” ujar Hasriadi.

Baca Juga  Komisi I DPRD Majene Kunker ke BKN Sulsel

Hasriadi menyebutkan, persoalannya adalah aspirasi yang disampaikan oleh adik adik mahasiswa terkait dengan lanjutan tahap kedua dan relokasi Salurindu. Sehingga kemudian ada beberapa OPD yang harus dilibatkan. “Contoh, akan dibuat relokasi Salurindu, artinya relokasi itu akan ada perpindahan pemukiman. Kalau ada perpindahan pemukiman tentu ada jalan ke relokasi itu akan dibangun. itu kewenangannya PU juga air bersih dan lainnya. Kemudian tentu ditempat itu akan dibangun sarana ibadah itu kewenangannya kesra, lalu sarana penerangan jalan itu kewenangannya Kimpraswil dan lain lain. Ada beberapa OPD yang kita anggap kalau terjadi relokasi akan bersentuhan dengan beberapa OPD lainnya. Itulah yang kita undang untuk hadir,” jelasnya.

Baca Juga  Pansus DPRD Sulbar Kunker ke Mamasa Terkait Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah

Misalnya lagi, lanjut Politisi PAN itu, dinas pendidikan, bagaimana dengan sekolahnya karena dipindah itu kampung. Itu semua yang kita inginkan sehingga mereka harus hadir karena ini penting. “Apa pentingnya karena sekarang kita ada pada posisi bulan oktober sebentar lagi pembahasan anggaran tahun 2023. Tentu kita mau tahu seberapa jauh intervensi pemerintah daerah di setiap OPD untuk menindaklanjuti terkait dengan bencana ini,” lanjutnya.

Soal intervensinya, Pansus DPRD mau lihat di renjanya mereka. “Adakah di renja dinas pendidikan pembangunan sekolah baru?, Kalau di PU, adakah renja pembangunan jalan?. Kalau tidak ada akan kita bicarakan agar menjadi ada. Inilah yang tidak mungkin kita selesaikan sendiri tanpa melibatkan OPD yang bersangkutan. Kalau ditanya apa pentingnya, ya penting karena kita mau dengar penjelasannya setiap OPD yang berkaitan,” ungkap Hasriadi.

Baca Juga  Komisi III DPRD Majene Gelar Raker Soal Kontribusi Videotron

Hasriadi menegaskan, kalau tidak ada program diatas yang masuk di Renja OPD terkait, maka DPRD ini berkepentingan untuk dalam tanda petik memaksa memasukkan anggaran melalui APBD. “Karena kalau anggaran pusat saja ya tidak bisa selesai. Contoh kalau relokasi tentu ada pembebasan lahan, siapa yang membebaskan tentu daerah. Jadi banyak hal yang harus diintervensi melalui anggaran daerah yang kita harus bicarakan bersama sama,” tegasnya. (Sudarman)

  • Bagikan