MAMUJU – Dengan tegas fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat turut menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal tersebut, ditegaskan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar Syamsul Samad saat dihubungi wartawan, Selasa (06/09/2022).
“Saya mendukung gerakan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM yang membuat masyarakat sangat terpuruk,” kata Syamsul.
Politisi Demokrat tersebut mengungkapkan ikut serta menyuarakan penolakan harga BBM yang dilakukan pemerintah secara sepihak.
Saat ini, masyarakat sangat susah menghadapi pandemi Covid-19 selama dua tahun lebih lamanya.
“Secara tegas kita menolak kenaikan harga BBM dilakukan pemerintah,” tegasnya.
Sulbar sendiri bukan hanya pandemi Covid-19 membuat masyarakat susah mendapatkan penghasilan tinggi.
Melainkan, juga pascagempa 6,2 Magnitudo tahun 2021 lalu dan 5,8 magnitudo tahun 2022 lalu.
“Banyak rumah warga rusak, tentu berdampak pada penghasilannya yang harus bekerja keras lagi. Dengan kebijakan ini tentu akan semakin membuat warga susah,” tandasnya.
Sebelumnya, dirinya menerima massa aksi mahasiswa IPMAPUS di DPRD Sulbar Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Senin (05/09/2022) kemarin.
Dirinya, ikut menyuarakan penolakan bersama mahasiswa agar kebijakan kenaikan harga BBM tidak dilakukan pemerintah.
Berikut harga terbaru BBM setelah naik:
Pertalite yang semula dijual Rp 7.650 kini menjadi Rp 10 ribu per liter.
Begitu juga Solar yang dulu dibanderol Rp 5.150 sekarang naik menjadi Rp 7.200 per liter.
Kenaikan juga terjadi pada BBM non-subsidi, Pertamax yang kini dijual Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500.
Harga BBM terbaru ini berlaku di SPBU seluruh Indonesia sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
