Kunker Komisi I DPRD Majene ke Pulau Dewata Ditunda

  • Bagikan

MAJENE, Rencana kunjungan kerja Komisi I DPRD Majene ke Bali yang akan melibatkan beberapa OPD, para Camat dan para Kepala Desa ditunda.

Hal itu disampaikan ketua Komisi I DPRD Majene, Napirman dihubungi melalui telpon, Minggu (5/5/2022).

Menurut Napirman, penundaan kunjungan kerja ke Bali bukan lantaran terkait adanya sorotan, tetapi karena ada bebera para pesertanya yang diusulkan dari pemkab Majene mau dievaluasi, seperti kepala Desa.

“Saya sudah sampaikan kepada kepala PMD agar peserta yang mau dilibatkan dievaluasi, seperti kepala Desa cukup saja desa-desa yang memiliki lembaga adat. Jadi seadainya kemarin jadi berangkat, mungkin tidak seluruhnya berangkat,” ungkap Napirman.

Baca Juga  Satu Orang Anggota DPRD Polman Ditangkap Polisi

Napirman mengatakan, Untuk jadwal pemberangkatan ke Bali, hingga saat ini belum ada kepastian hanya saja program ini tetap akan dilaksanakan, itupun tidak semua kepala Desa diikutkan desa-desa dari mana saja yang akan dilibatkan.

“Program ini tetap akan lanjut, hanya saja lokusnya belum bisa dipastikan di mana, karena ada dua, antara Bali atau di Yogja, tetapi kalau ada daerah yang paling dekat yang sudah memiliki lembaga adat,

Baca Juga  Jaring Asmara, Itol Syaiful Tonra Gelar Reses di Lingkungan Rangas

itu lebih baik lagi, makanya saya sampaikan kepada pak kadis PMD untuk diinventarisil,” ujarnya.

Ia menambahkan, terkait dengan adanya kritikan dan masukan dari berbagai elemen, menurut Napirman itu lumrah, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dan keritikan, selama keitikan yang membangun.

Baca Juga  DPRD Majene Gelar Paripurna Peringati Hari Jadi Majene ke-477

“Jadi rapat kemarin di DPRD kami tidak membahas jadwal kunjungan ke Bali, yang kita bahas pembatalan, mengenai adanya masukan dan kritikan itu masyarakat berhak, baik kepada pemerintah maupun ke DPRD, tetapi dengan tegas kami sampaikan bahwa, apa yang kami lakukan ini murni untuk menjalankan tugas, yaitu menindaklanjuti terkait Ranperda tentang lembaga adat, kemudian perencaan perdes tentang lembaga adat desa, tidak ada maksud lain atau mau jalan-jalan,” pungkasnya.

  • Bagikan