MAJENE – Ratusan Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Majene, mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika Bupati Majene tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 43 desa tahun 2023.
Hal tersebut ditegaskan Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Barat Wardin Wahid saat melakukan audiensi dengan Pemerintah Derah Kabupaten Majene, yang turut dihadiri sejumlah Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Majene, di ruang rapat Wakil Bupati, Selasa (23/05/2023).
“Satu kalimat yang ingin saya tegaskan, setelah pertemuan ini kami tidak mau lagi mendengar pernyataan di luar, bahwa Pilkades akan ditunda. Tolong pak asisten disampaikan ke pak bupati bahwa mudah-mudahan hari ini merupakan pertemuan terakhir untuk melaksanakan Pilkades,” tegasnya.
Menurutnya, jika masih ada informasi di luar yang menyebut bahwa Pilkades tahun ini akan ditunda, maka BPD dan Kades serta masyarakat di 43 desa sekabupaten Majene akan melakukan aksi demonstrasi yang melibatkan massa lebih besar.
Senada, Anggota DPRD Majene H. Anthonio mengatakan saat ini Pemda Majene telah menerbitkan Peraturan Bupati Majene Nomor 4 Tahun 2023 terkait pelaksanaan Pilkades, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan penundaan.
“Artinya PMD sudah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan Pilkades. Jadi kalau ada yang bicara aneh-aneh diluar, maka dia adalah provokator,” tegas Anthonio.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa (PMD) Majene Sudirman mengaku, secara kelembagaan dirinya siap mengelar Pilkades serentak di 43 desa di Majene tahun ini. Hanya saja, dirinya akan mengikuti arahan dari Bupati Majene.
“Saya siap melaksanakan Pilkades. Tapi jika ada arahan dari pak bupati (untuk menunda Pilkades) tentu saya harus patuh dan taat pada pak Bupati. Tapi, sampai detik ini belum ada pernyataan dari pak bupati untuk menunda Pilkades, sehingga kami tetap jalan,” kelitnya.
Ratusan orang yang terdiri dari penguru Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majene.
Aksi ini diawali dengan menggelar orasi di plataran Kantor Bupati Majene, kemudian dilanjutkan dengan dialog di ruang rapat Wakil Bupati Majene.
