Pj Gubernur Bahtiar Sebut, Kabupaten Tak Siap Anggaran Pilkada, Turunkan Inspektorat

  • Bagikan
Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin
Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin

MAMUJU – Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyebut, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 mendatang merupakan pekerjaan yang super prioritas.

Hal itu disampaikan Bahtiar Baharuddin dalam rapat bersama Forkopimda, KPU dan Bawaslu se -Sulbar dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Luber Jurdil, aman dan damai di Sulbar, Jumat, 31 Mei 2024.

Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, perintah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri , anggaran Pilkada sudah harus ditransfer ke penyelenggara, hingga keamanan pada Juli 2024.

Baca Juga  Muskerprov PBSI Sulbar: Muncul Ide Pembangunan GOR Bulutangkis

“Perintahnya Kemendagri, bulan 7 uangnya sudah harus di transfer semua. Nah, ini harus saya cek. Saya harus menyampaikan sedikit agak serius, saya jadi Pj karena ada Pilkada. Maka, ini (Pilkada) adalah pekerjaan super-super prioritas yang lainnya bisa ditunda. Mau bangun jalan bisa ditunda, bangun sekolah bisa ditunda. Kenapa, kalau ini Pilkada tidak sukses, merusak sistem konstitusi kita. Dampaknya luar biasa. Maka seluruh hal yang menghambat Pilkada harus diselesaikan, demi kepentingan negara lebih luas,” sambungnya.

Baca Juga  Bidang Sekretariat Pemprov Sulbar Diminta Disiplin Kelola Anggaran APBD

Soal anggaran, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu tak ingin mendengar Pemda se Sulbar mengeluhkan soal keterbatasan anggaran. Menurut, kegiatan-kegiatan lain bisa dihentikan dan anggarannya dialihkan ke Pilkada.

“Soal anggaran, tdak ada cerita tidak ada uang. Minus, tidak ada cerita minus” ungkap Bahtiar Baharuddin.

Lanjut Bahtiar Baharuddin menjelaskan, Pilkada serentak 2024 sudah ditentukan waktunya, yakni 27 November 2024. Sehingga, anggaran sudah harus ada.

Baca Juga  Stunting dan Kemiskinan Ekstrim jadi Fokus di RKPD Sulbar 2024

“Sudah ditentukan waktunya (Pilkada) 27 November 2024. Uang, Sapras, semuanya harus ada, tidak boleh tidak. Kalau kabupaten tidak bisa siapkan uangnya, saya akan turunkan inspektorat” pungkasnya.

Hanya saja, kata Bahtiar Baharuddin, penyelenggara tidak boleh seenaknya mengusulkan kegiatan yang tidak perlu dianggarkan, lantaran keuangan daerah juga sangatlah terbatas. Sehingga, harus dipergunakan sebaik-baiknya.

“Saya kasih pandangan penyelenggara, uang kita itu terbatas, sehemat-hemat mungkin. Kita ingin selenggarakan Pilkada tapi kita juga mau membangun,” tutupnya. 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *