MAMASA – Ratusan massa aksi dari Forum Mamasa baik, berunjuk rasa di Depan Kantor Bupati Mamasa, Jl Poros Mamasa – Polman, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Rabu (22/11/2023).
Massa di bawah pimpinan jendral lapangan Yustianto Tallulembang, koordinator mimbar, Stanli dan Tambrin.
Dalam orasinya, massa mengkritik kinerja Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Yakub F Solon.
Terpantau, ratusan peserta aksi membentangkan spanduk dengan tulisan “Copot Pj Bupati Mamasa”.
Massa aksi kemudian, membakar dua ban mobil di depan kantor Bupati Mamasa, hingga asapnya menjulang tinggi.
Jendral lapangan, Yustianto Tallulembang, dalam orasinya mengatakan, pihaknya meminta Pj Bupati Mamasa untuk menemui massa aksi.
“Kami ingin bertemu dengan Pj Bupati Mamasa dan mendengar langsung apa yang menjadi tuntutan kami,” ungkap Yustianto saat berorasi di depan Kantor Bupati Mamasa.
Ia menyampaikan, Forum Mamasa Baik meminta netralitas Pj Bupati Mamasa Yakub F Solon.
Ia mengatakan, berdasarkan surat lampiran dari Kemendagri, bahwa tugas dan status seorang Pj itu adalah menjaga netralitas menuju Pemilu 2024.
Yustianto menyatakan bahwa Pj Bupati Mamasa telah melakukan mutasi ASN yang tidak disertai dengan pertimbangan teknis dari kementrian yang berwenang dan diskriminatif dalam lakukan pembayaran gaji tenaga kontrak.
Bahkan, Yustianto juga dalam orasinya meminta agar Pemda Mamasa membayar sejumlah bantuan rumah ibadah yang sudah ada di DPA Hibah Kabupaten Mamasa.
Menanggapi tuntutan Massa Aksi, Sekda Mamasa, H. Muh Syukur, mewakili Pj Bupati Mamasa menumui massa, mengatakan Pj Bupati sedang sakit.
“Pak Pj sedang sakit, jadi saya diberi mandat mewakili beliau,” ungkap Syukur, dihadapn massa aksi.
Ia mengemukakan, apa yang disampaikan massa aksi terkait mutasi ASN tidak benar.
“Tidak ada mutasi ASN kalau ada mutasi pasti ada pelantikan yang terjadi hanya penugasan khusus untuk memaksimalkan tugas di beberpa OPD mengingat beban kerja yang harus dituntaskan,” terang H. Syukur.
Terkait pembayaran gaji tenaga kontrak di beberapa OPD, Sekda mengatakan tidak ada maksud membeda-bedakan, hanya saja kondisi keuangan daerah sedang tidak baik sehingga dilakukan pembayaran secara bertahap.
“Semua tenaga kontrak disetiap OPD pasti kita bayarkan sesusai kemampuan keuangan daerah, hanya waktunya kita bayarkan tidak bersamaan seluruh OPD karena kondisi keuangan daerah defisit,” ungkapnya.
Lanjut dikatakan, untuk pembayaran dana hibah, Pemda Mamasa sedang mempertimbangan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatakan bahwa dalam kondisi keuangan daerah yang defisit maka Pemda Mamasa harus mempu melihat mana program yang prioritas dan urgen.
“KPK merekomendasikan agar Pemda Mamasa bisa membayarkan program yang dipandang prioritas dan urgen demi mengatasi defisit keuangan daerah,” pungkasnya.
