Persoalan Terbesar di Sulbar, Akmal Malik Minta BPK Audit Kinerja Penanganan Stunting di Kabupaten

  • Bagikan
Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik

Mamuju--Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta setiap kabupaten di Sulbar serius dalam penanganan stunting.

Hal itu disampaikan pada acara Executive Meeting dengan Pimpinan Keuangan Negara VI / Anggota VI BPK RI Dengan Kepala Daerah Se-Subar di Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Jumat, 20 Januari 2023.

Executive Meeting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui percepatan penyelesaian tindaklanjut.

“Salah satu permasalahan terbesar di Sulbar adalah stunting. Saya berharap BPK melakukan audit kinerja dalam penanganan stunting, tentunya dengan pemeriksaan spesifik agar stunting bisa tertangani. Marilah kita serius dalam penanganan stunting ini,”ajak Akmal

Baca Juga  Anak Habisi Nyawa Orangtua Sendiri di Pasangkayu

Terkait tindaklanjut tata kelola keuangan kabupaten Se-Sulbar dari hasil kinerja BPK Perwakilan Sulbar, Akmal menyampaikan, terdapat beberapa kabupaten yang sudah mencapai tindaklanjut diantaranya, Pemkab Mamuju 87,29 persen, Pemkab Majene 77,23 persen, Pemkab Mamasa 76,16 persen, dan Pemkab Mamuju Tengah 75,16 persen.

Sehubungan hal tersebut, Ia menghimbau semua kabupaten agar mematuhi tindaklanjut tersebut.

“Alhamdulillah dengan capaian angka-angka ini, ini akan menjadi rekomendasi setiap kabupaten dan kita perlu upaya besar lagi, “pungkasnya. 

Baca Juga  Disbudpar Majene Launching Pagelaran Rutin Seni Budaya

Mamuju–Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta setiap kabupaten di Sulbar serius dalam penanganan stunting.

Hal itu disampaikan pada acara Executive Meeting dengan Pimpinan Keuangan Negara VI / Anggota VI BPK RI Dengan Kepala Daerah Se-Subar di Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Jumat, 20 Januari 2023.

Executive Meeting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui percepatan penyelesaian tindaklanjut.

“Salah satu permasalahan terbesar di Sulbar adalah stunting. Saya berharap BPK melakukan audit kinerja dalam penanganan stunting, tentunya dengan pemeriksaan spesifik agar stunting bisa tertangani. Marilah kita serius dalam penanganan stunting ini,”ajak Akmal

Baca Juga  Kadis PUPR Andi Asraf Aklamasi Pimpin Askab PSSI Majene

Terkait tindaklanjut tata kelola keuangan kabupaten Se-Sulbar dari hasil kinerja BPK Perwakilan Sulbar, Akmal menyampaikan, terdapat beberapa kabupaten yang sudah mencapai tindaklanjut diantaranya, Pemkab Mamuju 87,29 persen, Pemkab Majene 77,23 persen, Pemkab Mamasa 76,16 persen, dan Pemkab Mamuju Tengah 75,16 persen.

Sehubungan hal tersebut, Ia menghimbau semua kabupaten agar mematuhi tindaklanjut tersebut.

“Alhamdulillah dengan capaian angka-angka ini, ini akan menjadi rekomendasi setiap kabupaten dan kita perlu upaya besar lagi, “pungkasnya. 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *