Kemenkumham Sulbar Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penyusunan Raperbup

  • Bagikan

MAMUJU – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin menilai jajarannya mendukung Pemerintah Daerah mewujudkan Kualitas Produk Hukum. Hal itu disampaikannya disela-sela waktunya, Jumat 2 Februari 2024.

“Pelaksanaan harmonisasi sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan dan fasilitasi produk hukum,” lanjut salah seorang Kakanwil Unit Wilayah di bawah Menkumham, Yasonna itu.

Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor penyusunan dua Rancangan Peraturan Bupati.

Baca Juga  LPKA Mamuju Kerjasama Kemenag Program Tahfidzul Quran  

Dua Raperbup tersebut yakni Rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kalumpang dan Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bulu Taba.

Kegiatan dibuka dengan penyampaian singkat Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan dari masing-masing yang mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan.

Baca Juga  Bupati Mamuju Imbau Warga Tidak Alih Fungsi Lahan di Wilayah Resapan Air

Kemudian dilanjutkan dengan arahan Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Bapak Ir.Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc, yang menyampaikan bahwa RDTR disusun berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan RDTR disusun untuk mendorong tercapainya target investasi 50 trilyun dari Presiden.

Rapat dihadiri oleh Secara Tatap Muka Langsung (Luring), Direktur dari Kementerian/Lembaga Terkait, Kepala Daerah dari Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas dan Kepala Badan dari Dinas/Lembaga Terkait.

Baca Juga  APBD Sulbar 2023 Diproyeksi Capai Rp1,9 Triliun

Secara Virtual Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dari Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah.(rls)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *