MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM di Mamuju.
Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeni Anwar berharap dari rakor ini dapat terbangun komitmen, sinergi dan kerjasama pengawasan obat dan makanan , sehingga perlindungan kepada masyarakat akan penyalahgunaan obat maupun bahan pangan berbahaya dapat terwujud.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kini telah membentuk tim pengawas terpadu bahan pangan berbahaya berdasar Surat Keputusan Gubernur Sulbar.
Wagub Sulbar mengatakan Pemprov Sulbar sudah proaktif dalam upaya pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulbar.
Menurut dia, Pemprov Sulbar telah menerbitkan SK Gubernur Sulbar Nomor 188/4/748/Sulbar/2017 tentang Pembentukan Tim Pengawas Bahan Pangan Berbahaya.
Selain itu Pemprov Sulbar juga menerbitkan Instruksi Gubernur Sulbar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Sulbar.
Ia mengapresiasi rakor yang pengawas obat dan makanan yang dilaksanakan BPOM di Mamuju, dengan melibatkan berbagai lintas sektor, untuk menumbuhkan kerjasama dan sinergi pengawasan obat dan makanan, berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
Kepala BPOM di Mamuju, Lintang Purba Jaya menyampaikan, BPOM di Mamuju pada 2021, telah memaksimalkan dan berhasil melakukan pengawasan obat dan makanan terhadap 31 sarana produksi pangan, 53 sarana distribusi obat dan makanan, 841 komoditas iklan, serta 76 sarana pelayanan kefarmasian, termasuk intensifikasi pengawasan vaksin COVID-19 di wilayah Sulbar.
Selain itu, BPOM di Mamuju telah melaksanakan sampling terhadap 541 sampel produk obat dan makanan, dilanjutkan dengan pengujian sesuai dengan parameter uji kritis.
BPOM di Mamuju juga telah menerbitkan tujuh nomor izin edar pangan olahan, yang meliputi produk pangan coklat batang, air minum dalam kemasan, abon ayam dan daging, minyak sawit, kopi bubuk dan lainnya yang dikembangkan UMKM agar dapat membangun ekonomi daerah.
