Daerah  

Prof Zudan Apresiasi Peran Yayasan Tangani Stunting

MAMUJU – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi kehadiran Yayasan dalam memberikan gambaran terkait penanganan stunting, anak putus sekolah dan perkawinan anak.

Menurutnya, penting membangun kerjasama dalam menyikapi permasalahan di daerah. Olehnya , dengan program yang telah dipaparkan Yayasan Karampuang akan menjadi pertimbangan untuk ditindaklanjuti bersama Satuan tugas yang telah dibentuk dari tingkat provinsi hingga desa.

“Kita tindaklanjuti pola-pola terbaik, kita adaptasi, dilakukan penyesuaian,” ucap Zudan didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), dan Dinas Kesehatan dalam menerima audiensi Yayasan Karampuang di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Jumat 7 Juli 2023.

Baca Juga  Kabar Baik Pecinta Redi Papan, Pj Gubsulbar Prof Zudan Beri Dukungan Penuh

Dia pun menjelaskan, hal yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan perubahan cara berpikir mengenai kebijakan dan tindakan terhadap setiap program.

Artinya, memastikan setiap program berdampak langsung ke masyarakat, utamanya menyasar lima permasalahan daerah, yakni Stunting, kemiskinan, perkawinan anak, anak putus sekolah dan inflasi.

Baca Juga  Upacara Hari Pahlawan di TMP Desa Patidi, Pj Gubsulbar Sampaikan Pesan Menohok

“Saya lihat anggaran lebih banyak tidak berdampak langsung. Olehnya saya datang ke sini untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Enam bulan kedepan tindakan harus betul-betul berdampak,” ujar Zudan.

Lebih lanjut , mantan Dirjen Dukcapil itu juga mengatakan, saat ini pihaknya dalam tahap instalasi melalui satgas yang telah dibentuk, diharapkan tahapan itu cepat selesai.

Baca Juga  Walikota Balikpapan & Pj Gubernur Sulbar Pantau Persiapan Penyambutan Sandeq di Pantai Manggar

Dalam audiensi, Direktur Eksekutif Yayasan Karampuang, Ija Syahruni memaparkan aksi penanganan stunting, perkawinan anak dan anak putus sekolah.

“Dari 2010 kami tangani ini tidak tuntas sampai sekarang,”kata Ija.

Dia menegaskan dalam menangani ketiga permasalahan itu harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemangku kebijakan di daerah. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *