Wabup Pasangkayu Sorot Minimnya Sumbangsih PT AAL ke Pemkab

PASANGKAYU, Pemkab Pasangkayu menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), Rabu 23 Februari 2022.

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Herny Agus menyoroti minimnya sumbangsi anak perusahaan PT. Astra Agro Lestari (AAL) yang membuka usaha perkebunan sawit di kabupaten paling utara Sulbar ini.

Wabup Herny memberi contoh terkait sumbangan paket sembako perusahaan PT.AAL di masa pandemi Covid-19 yang hanya berjumlah 50 paket per anak perusahaan.

” Itu sangat sedikit dibanding perusahaan lain diluar PT. AAL yang bisa mencapai 250 paket. Ini harus ada upaya dari kita (pemerintah.red). Apakah regulasinya di pertajam, sehingga mereka tidak seenaknya” tegas wabup.

Baca Juga  Kepala Rutan Pasangkayu Bekali CASN Cara Pengamanan di Rutan Kelas IIB

Pun Wabup Herny menyoroti tingginya angka stunting di wilayah perusahaan perkebunan beroperasi. Padahal kata dia, semestinya kehadiran sebuah perusahaan di daerah mesti mampu mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

” Seperti di Kecamatan Tikke itukan angka stunting disana cukup tinggi. Disana ada PT. Letawa (anak perusahaan PT.AAL.red), padahal setahu saya perusahaan itu ada Posyandu binaannya” ungkapnya

Baca Juga  Nelayan Tenggelam di Perairan Pasangkayu Belum Ditemukan

Wabup Herny berharap semua perusahaan besar yang beroperasi di Pasangkayu memiliki tanggung jawab bersama membangun dan memajukan daerah.

” Jalan-jalan umum yang dilalui mobil-mobil pengangkut buah perusahaan, itu mereka harus ikut bertanggung jawab memeliharanya. Jalan negara jangan dibiarkan rusak begitu saja” tambah wabup.

Dikesempatan yang sama Sekkab Firman mengusulkan adanya integrasi pendanaan dari pihak swasta dengan perencanaan pembangunan daerah. Sehingga nantinya program preoritas daerah sebagian mendapat sokongan dana dari CSR perusahaan.

Baca Juga  Teguran Tak Digubris, Pria di Pasangkayu Bacok Tetangganya

” Termasuk dalam penanganan stunting yang menjadi fokus Pemkab Pasangkayu. Nantinya diharap bisa mendapat sokongan dana dari CSR perusahaan. Kemudian SK bupati terkait tim evaluasi CSR mungkin perlu di revisi. Saya usul kita masukan unsur NGO yang memang konsen pada isu-isu pembangunan daerah,” sebutnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *