MAJENE – Aparat Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terancam tak menerima uang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selama selama enam bulan di semester kedua tahun 2023.
Hal tersebut ditengarai merupakan dampak defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Majene saat ini. Apalagi, khusus tahun ini Pemda Majene hanya menganggarkan anggaran TPP sebesar Rp18 miliar.
Jumlah tersebut dianggap sangat minim, mengingat kebutuhan anggaran untuk pembayaran TPP PNS mencapai Rp6 miliar per triwulan atau sekira Rp2 miliar per bulan.
Dengan begitu, ketersediaan anggaran TPP tinggal Rp12 miliar diprediksi hanya mampu membayarkan TPP ASN hingga enam bulan di semester pertama tahun 2023, sebab uang sebesar Rp6 miliar sebelumnya telah digunakan membayar TPP triwulan terakhir tahun 2022.
Menanggapi Hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Majene Adi Ahsan mengatakan, total anggaran yang disiapkan Pemkab Majene tahun ini mencapai Rp23 miliar. Hanya saja, khusus untuk TPP besaran anggarannya cuman Rp18 miliar.
“Sumber anggaran Rp23 miliar, tapi kan ada tunjangan lain-lain, ada tunjangan guru terpencil, sehingga khusus TPP hanya Rp18 miliar. Kalau misalanya nilainya Rp18 miliar, lalu anggaran TPP 2022 tidak dianggarkan, maka otomatis akan diambil dari anggaran tanghun 2023,” tegas Adi Ahsan, Senin (13/3/2023).
Adi Ahsan memaparkan, jika Pemda Majene tidak menggarkan tunggakan bayar TPP ASN tahun 2022, maka anggaran senilai Rp18 miliar ini akan berkurang lagi. Parahnya, angaran diambil dari pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, Pemda Majene harus memberikan penjelasana kepada seluruh ASN terkait penganggaran TPP tahun 2023, sebab jangan sampai pembayaran TPP tahun ini hanya hiburan sesaat, sementara ada fakta lain dalam APBD sudah sangat berkurang.
Adi Ahsan merinci, kebijakan TPP ASN di Majene dimulai pada tahun 2018 dengan anggaran Rp29 miliar. Kemudian pada tahun 2021, TPP dianggaran Rp39 miliar melalui APBD pokok, besaran anggaran itu berubah di APBD perubahan 2021 dengan dilakukan pengurangan dan menjadi Rp29 miliar.
Tahun 2022 melalui APBD pokok, anggaran TPP ASN ditetapkan sebesar Rp35 miliar. Namun di APBD Perubahan 2022, TPP ASN dikurangi menjadi Rp24 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2023, Pemda Majene menetapkan melaui APBD Pokok anggaran TPP ASN sebesar Rp18 miliar.
“Jika tunggakan bayar 3 bulan tahun 2022, tidak dianggarakan di tahun 2023, maka sumber anggarannya akan menggunakan anggaran tahun 2023, artinya anggaran TPP ASN senilai Rp18 M, akan berkurang lagi, karena untuk menutupi 3 bulan tunggakan bayar tahun 2023,” sebutnya.
Mantan aktivis 98 ini mendesak Pemkab Majene memberikan penjelasan kepada ASN soal kondisi anggaran untuk ASN di Majene.
Saya kira kekurangan anggaran TPP di atas masih memungkinkan ditambah pada saat perubahan anggaran yang akan datang, apalagi PAD Kab. Majene akan bertambah dari PI Perusahaan Migas Lere2kang, yang penting Pemkab Majene beri’tikad baik dan memberikan penjelasan kpd ASN agar tidak perlu risau.