Tekan Inflasi, Pemprov Sulbar Dorong Sinergi Pemerintah Kabupaten

  • Bagikan

MAMUJU – Dalam upaya menekan inflasi,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengoptimalkan sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Kita harus mengoptimalkan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten guna menekan inflasi di Sulbar,” kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, pada rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi daerah, Rabu (14/09/2022).

Rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual tersebut membahas langkah konkret sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo terkait pengendalian inflasi tahun 2022.

Pada rapat koordinasi yang diikuti Penjabat Gubernur secara virtual itu, juga dihadiri Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulbar.

Penjabat Gubernur Sulbar itu mengaku, pemerintah terus berupaya menekan terjadinya inflasi, sehingga dibutuhkan koordinasi serta sinergi yang baik seluruh pihak, utamanya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.

Baca Juga  Pasar Murah untuk Tekan Inflasi Digelar Dinas Ketahanan Pangan Sulbar

“Pelaksanaan rapat koordinasi pusat dan daerah ini, perlu menjadi pelajaran bagi Sulbar untuk menangani permasalahan inflasi,” kata Akmal Malik.

Ia mengatakan, angka inflasi Sulbar saat ini masih berada di atas rata-rata nasional, sehingga ke depan akan fokus pada komoditi yang menjadi penyumbang inflasi seperti ikan, telur.

“Saya minta kepada OPD provinsi dan kabupaten untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi. Itu menjadi hal yang sangat penting untuk menyelesaikan inflasi,” ujar Akmal Malik.

Sementara, dalam arahannya Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) untuk tidak ragu dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga  Pemprov Sulbar dan Investor asal Jepang Jalin Kerjasama Bidang Kesehatan

Apalagi kata Presiden,pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Menurut Presiden Joko Widodo, realisasi APBD hingga saat ini masih berada di angka 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar.

Untuk itu, Presiden mendorong pemda menggunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD yaitu dana transfer umum yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM.

Baca Juga  12.614 Keluarga di Majene Beresiko Stunting

Selain itu, pemda dapat memanfaatkan komponen anggaran lain yaitu belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing seperti kenaikan bahan pangan.

Misalnya, terjadi kenaikan harga bawang merah, Presiden Joko Widodo menyebut pemda dapat membantu biaya transportasi agar harga bawang merah di petani dan di pasar tetap sama.

Presiden mewanti-wanti para kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, utamanya yang berkaitan dengan harga pangan karena pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah.

Apabila harga pangan naik, Presiden menyebut kemiskinan di daerah juga akan ikut naik

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *