Mamuju Kembali Terima WTP dari BPK

  • Bagikan

MAJENE – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2021.

Pemerintah kabupaten mamuju kembali meraih hasil maksimal dengan predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal itu disampaikan langsung oleh kepala BPK RI perwakilan Sulawesi barat, Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., C.A., CSFA, dalam kegiatan serah terima LHP di Kantor sementara BPK RI Sulbar balai diklat PKN Gowa BPK RI jl. H. M. Yasin Limpo,No 59, Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,Jumat (20/5/2022).

Atas capaian tersebut, Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan rasa terimakasih kepada BPK RI perwakilan Sulawesi barat atas bimbingan dan sinergitas secara positif yang telah terbangun selama ini.

Baca Juga  Ratusan Mahasiswa Mamuju Ikut Pelatihan Bela Negara

Dengan begitu, birokrasi Pemkab Mamuju dan semua kabupaten di Sulbar mampu menghadirkan manajemen keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Selebihnya, Sutinah mengaku predikat WTP yang diterima tahun ini sedikit dirasakan berbeda dari tahun sebelumnya meski dengan predikat yang sama.

Alasannya, WTP kali ini adalah predikat pertama yang diterima atas hasil pengelolaan keuangan murni dari pengelolaan keuangan dalam birokrasi yang mengusung visi mamuju keren yang dipimpinnya.

Baca Juga  Gadis Cantik Penjual Es Boba di Mamuju Menghilang 4 Hari, Keluarga Mencarinya

Bupati perempuan pertama di Sulbar ini merasakan capaian tersebut diyakini memiliki nilai yang cukup strategis terutama dalam melanjutkan dinamisasi pembangunan daerah yang tetap akomodatif terhadap kepentingan rakyat namun selalu “on the track” dalam pengelolaan keuangan yang baik.

Dalam kegiatan yang dihadiri hampir semua bupati se-Sulbar tersebut, Sutinah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Mamuju yang telah bekerja keras dalam mendorong pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang terus membaik.

Serta atensi khusus kepada lembaga DPRD Mamuju dan semua stakeholders yang juga telah bahu-membahu dalam mengawal pelaksanaan program dan manajemen keuangan daerah kabupaten mamuju.

Baca Juga  Transaksi di Pasar Murah Anjugan Pantai Manakarra Capai Rp 200 Juta

Meski demikian, Sutinah Suhardi Tak menampik, tentu masih terdapat beberapa catatan atas LHP yang diterima tahun ini, sehingga ia berjanji akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI demi perbaikan tata kelola keuangan daerah agar dapat terus meningkat.

“Sebab Mamuju Keren tentu akan lebih sempurna jika ditopang dengan pengelolaan keuangan yang baik, dan mendapat predikat terbaik pula dari lembaga yang kredibel atas nama BPK RI,” pungkas Sutinah Suhardi.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *