Dugaan Pelanggaran Administrasi Verifikasi Faktual Partai Politik Disidangkan Bawaslu Sulbar

  • Bagikan

MAMUJU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar sidang sengketa pemilu, Selasa (22/11/2022).

Sidang itu berlangsung di lantai tiga kantor Bawaslu Sulbar, Jl KS Tubun, Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat.

Pantauan wartawan di lapangan, dilakukan pembacaan pokok temuan dugaan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Mamuju.

“Diduga kuat telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Mamuju, Faisal Jumalang, membacakan temuan.

Dikatakan, hal tersebut terjadi pada tahapan verifikasi faktual (verfak) keanggotaan Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga  Kembali, Pansus DPRD Sulbar Rapat Terkait Ranperda Penanggulangan Bencana

Dengan mengulang verifikasi terhadap anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang telah dinyatakan bukan anggota parpol pada tanggal 18 dan 20 Oktober 2022.

“Serta menandatangani surat pernyataan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” sambung Faisal.

Majelis sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi memberikan kesempatan pada KPU Mamuju untuk menanggapi laporan yang disampaikan Bawaslu Mamuju.

KPU Mamuju meminta waktu kepada majelis sidang untuk melakukan tanggapan pada tanggal 25 November 2022.

“Berhubung bidang hukum kami, Hasdaris sedang sakit,” kata Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, KPU Mamuju, Ahmad Amran Nur.

Baca Juga  KPU dan Bawaslu Deklarasi Pemilu Damai

“Kami siap untuk dihadirkan sekaligus pada sidang berikutnya,” tambah Amran.

Persidangan disepakati untuk dilanjutkan pada Jumat, 25 November 2022 dengan agenda sidang pembuktian dan pemeriksaan.

Upaya konfirmasi keanggotaan parpol tertuang dalam pasal 89 PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Meski demikian dijelaskan, dalam kasus tersebut yang dinyatakan TMS sudah menandatangani surat pernyataan bukan anggota parpol.

Baca Juga  DPW PPP Sulbar Optimis Raih Satu Kursi DPR RI

Sesuai dengan pasal 93 PKPU nomor 4 tahun 2022 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal pada saat verifikasi faktual keanggotaan terdapat anggota partai politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu dan bersedia mengisi formulir model surat pernyataan verfak keanggotaan anggota parpol, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Akan tetapi, pada tanggal 4 November 2022 KPU Mamuju melakukan verifikasi ulang terhadap orang yang disebutkan sebelumnya atas permintaan parpol bersangkutan dan mengubah status keanggotaan Memenuhi Syarat (MS).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *